Mulyawan Safwandy Nugraha
Ketua LP2M STAI Kharisma Sukabumi
Kegaduhan yang melibatkan Dwi Sasetyaningtyas menjadi perbincangan nasional setelah diberitakan luas oleh Tribunnews dan berbagai media lain. Pernyataan yang dinilai merendahkan identitas kewarganegaraan memicu kritik publik. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menyebut kasus ini sebagai indikasi kegagalan pendidikan moral sejak dini.
Sebagai akademisi, saya melihat peristiwa ini perlu dibaca secara faktual, analitis, dan solutif.
Fakta Empiris dan Respons Resmi
Pertama, Dwi adalah alumni beasiswa LPDP, lembaga pengelola dana abadi pendidikan di bawah Kementerian Keuangan. LPDP secara resmi menyayangkan pernyataan tersebut dan menegaskan bahwa penerima beasiswa memiliki tanggung jawab moral karena dana berasal dari pajak rakyat (LPDP, 2026).
Kedua, Stella Christie menegaskan bahwa kecintaan terhadap bangsa harus ditanamkan sejak dini dalam keluarga dan pendidikan formal (Christie, 2026). Pernyataan ini menempatkan persoalan bukan semata pada individu, tetapi pada ekosistem pendidikan moral.
Ketiga, aspek hukum kewarganegaraan berada dalam rezim Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Secara normatif, status kewarganegaraan anak mengikuti ketentuan hukum, bukan opini personal (Kemenkumham, 2006).
Keempat, beasiswa LPDP mensyaratkan kewajiban kembali dan berkontribusi di Indonesia. Skema ini menegaskan bahwa beasiswa bukan sekadar bantuan studi, melainkan investasi negara pada sumber daya manusia (LPDP, 2026).
Analisis Masalah
Masalah pertama adalah lemahnya internalisasi civic virtue. Dalam teori pendidikan karakter, Lickona menegaskan bahwa karakter mencakup moral knowing, moral feeling, dan moral action (Lickona, 1991). Pendidikan sering berhenti pada pengetahuan, belum menyentuh komitmen tindakan.
Masalah kedua adalah etika pejabat publik dan penerima dana negara. Menurut Etzioni, legitimasi institusi publik sangat ditentukan oleh integritas individu yang merepresentasikannya (Etzioni, 1993). Ketika alumni LPDP membuat pernyataan kontroversial, dampaknya bukan hanya personal, tetapi institusional.
Masalah ketiga adalah tantangan globalisasi identitas. Castells menyebut identitas dalam era global bersifat cair, namun negara tetap menjadi sumber legitimasi politik dan hukum (Castells, 2010). Artinya, menjadi warga global tidak menghapus tanggung jawab kebangsaan.
Masalah keempat adalah literasi digital. UNESCO menekankan bahwa kompetensi abad 21 mencakup tanggung jawab etis dalam komunikasi publik (UNESCO, 2018).
Akademisi tidak bisa memisahkan ruang privat dan publik di era media sosial.
Solusi Strategis
Pertama, perkuat pendidikan kewarganegaraan berbasis refleksi kritis. Pendidikan harus mengajarkan mahasiswa memahami relasi antara hak global dan kewajiban nasional. Seperti ditegaskan oleh Nussbaum, pendidikan demokratis menuntut tanggung jawab kosmopolitan yang tetap berakar pada komitmen publik (Nussbaum, 2010).
Kedua, LPDP perlu memperkuat pembinaan etika publik. Bukan hanya kontrak administratif, tetapi orientasi nilai dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Transparansi kontribusi alumni akan memperkuat akuntabilitas publik.
Ketiga, pemerintah perlu konsisten menegakkan klausul pengabdian. Dalam perspektif governance, akuntabilitas adalah syarat utama menjaga kepercayaan publik (Bovens, 2007).
Keempat, perguruan tinggi harus memasukkan etika komunikasi publik sebagai bagian dari kurikulum wajib. Gelar akademik tanpa kedewasaan moral akan melahirkan paradoks pendidikan.
Simpulan
Kasus ini bukan sekadar kontroversi personal. Ia adalah cermin relasi antara pendidikan, nasionalisme, dan tanggung jawab publik. Data dan respons resmi menunjukkan bahwa negara telah menetapkan aturan jelas mengenai kewarganegaraan dan kewajiban beasiswa. Literatur pendidikan karakter menegaskan bahwa moralitas tidak cukup diajarkan, tetapi harus diinternalisasi.
Jika pendidikan tinggi ingin melahirkan pemimpin masa depan, maka integritas kebangsaan harus berjalan seiring dengan kompetensi global. Tanpa itu, investasi negara pada pendidikan berisiko kehilangan legitimasi sosialnya.
Referensi
Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability. European Law Journal, 13(4), 447–468.
Castells, M. (2010). The power of identity. Wiley-Blackwell.
Christie, S. (2026). Pernyataan resmi terkait kasus alumni LPDP.
Etzioni, A. (1993). The spirit of community. Crown Publishers.
Kementerian Hukum dan HAM. (2006). Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Lickona, T. (1991). Educating for character. Bantam Books.
LPDP. (2026). Pernyataan resmi terkait sikap alumni penerima beasiswa.
Nussbaum, M. (2010). Not for profit. Princeton University Press.
UNESCO. (2018). Global citizenship education. UNESCO Publishing.